Latest News

Senin, 11 Desember 2017

Temu Nasional pengadaan 2017





Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Jasa Konstruksi di sahkan dan di tandatangani oleh Presdien RI Joko Widodo (Jokowi) pada tanggal 12 Januari 2017 dan telah diundangkan di Jakarta pada tanggal 12 Januari 2017
Pada saat Undang-Undang ini mulai berlaku:
a. semua peraturan perundang-undangan yang merupakan peraturan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 18
Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Undang-Undang ini; dan
b. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1999 tentang Jasa Konstruksi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3833), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku

Gaungkan Keselamatan dan Kesehatan Kerja Konstruksi

Sektor jasa konstruksi merupakan salah satu sektor yang memiliki risiko kecelakaan kerja yang cukup tinggi. Beberapa kejadian kecelakaan kerja dan kegagalan bangunan yang terjadi baru-baru ini, seperti di jatuhnya girder di proyek tol Pasuruan-Probolinggo, proyek tol Bocimi dan seterusnya menjadi pembuka mata kita bahwa Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada saat pelaksanaan proyek konstruksi mutlak adanya. Mengingat apabila telah terjadi kecelakaan kerja yang menimbulkan korban jiwa maupun materi, baik masyarakat maupun pemilik proyek akan dirugikan.
Apalagi dengan masifnya pembangunan Infrastruktur saat ini, kecelakaan kerja akan menjadi penghambat program percepatan yang digadang-gadang Pemerintah, dalam hal ini Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat. Untuk itulah diperlukan implementasi Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) pada semua pekerjaan konstruksi.
Indonesia saat ini telah memiliki Undang-undang (UU) Jasa Konstruksi Nomor 2 Tahun 2017 yang resmi menggantikan Undang-Undang Jasa Konstruksi Nomor 18 tahun 1999. Dalam UU yang baru diberlakukan pada 12 Januari 2017 ini, sebagaimana diatur dalam Pasal 59 dalam setiap penyelenggaraan jasa konstruksi, pengguna jasa dan penyedia jasa wajib memenuhi standar keamanan, keselamatan, kesehatan dan keberlanjutan. Standar tersebut meliputi standar mutu bahan, mutu peralatan, standar keselamatan dan kesehatan kerja, standar prosedur pelaksanaan jasa konstruksi, standar mutu hasil pelaksanaan jasa konstruksi,standar operasi dan pemeliharaan. 
Dijelaskan pula bahwa secara umum kecelakaan kerja terjadi karena dua faktor yakni perilaku yang tidak aman dan berbahaya bagi pekerja itu sendiri dan faktor kondisi yang tidak aman. Dari sisi regulasi Kementerian PUPR telah mengatur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dalam Peraturan Menteri PU Nomor 5/2014 tentang Pedoman Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) yang mewajibkan penyelenggara pekerjaan konstruksi memenuhi syarat-syarat  tentang  keamanan,  keselamatan, dan kesehatan kerja pada tempat kegiatan konstruksi. 
Selain itu, pentingnya SMK3 ditegaskan kembali pada Surat Edaran Menteri PUPR Nomor 66/SE/M/2015 tentang Biaya Penyelenggaraan Sistem Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (SMK3) Konstruksi Bidang Pekerjaan Umum. Surat edaran ini memuat secara rinci kegiatan dan perlengkapan dan biaya yang diperlukan dalam penyelenggaraan SMK3 menjadi bagian yang disepakati dalam pelaksanaan pekerjaan konstruksi. Dengan demikian, tidak ada alasan bagipenyedia jasa konstruksi untuk tidak mementingkan penerapan K3 dalam proyek konstruksi.

Tingkat Komponen Dalam Negeri yang lebih dikenal dengan singkatan TKDN adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa, dan gabungan barang dan jasa yang dinyatakan dalam persentase. Kebijakan TKDN saat ini menjadi salah satu kebijakan strategis dalam rangka meningkatkan peran nasional, khususnya penggunaan produk-produk dalam negeri sekaligus mengurangi ketergantungan terhadap produk luar negeri. TKDN ini juga bukan sekadar upaya pemerintah dalam menekan impor, lebih dari itu, TKDN juga diharapkan bisa menarik investasi untuk masuk ke dalam negeri. TKDN juga akan berdampak kepada pelaku usaha domestik sebagai faktor pengungkit agar lebih berdaya saing.

“Untuk memperkuat industri nasional dan membuka lapangan pekerjaan yang lebih luas di dalam negeri, maka pemerintah harus terus meningkatkan penggunaan komponen dalam negeri. Oleh karena itu, TKDN harus ditempatkan sebagai kebijakan strategis yang harus dijalankan secara konsisten bukan sekedar kebijakan administratif yang diperlukan sebagai pelengkap syarat dalam proses pengadaan barang dan jasa, baik di Kementerian/ Lembaga (K/L) maupun di Badan usaha Milik Negara (BUMN),” tegas Presiden Jokowi pada Rapat Terbatas Evaluasi Penerapan TKDN belum lama ini.
 

TKDN, Kebijakan Strategis Untuk Meningkatkan Peran Nasional Dalam Industri Konstruksi


Kementerian PUPR sebagai salah satu penyandang dana APBN terbesar di tahun 2017, dan akan meningkat di tahun 2018, menjadi salah satu kementerian yang diharapkan berperan besar dalam penggunaan komponen dalam negeri di seluruh proyek infastruktur yang sedang dan akan dilaksanakan. Seperti Program Sejuta Rumah dari pemerintah, mempunyai potensi pasar dalam volume cukup besar, belum termasuk yang dibangun oleh swasta. Diharapkan dengan semakin banyaknya proyek-proyek strategis dan infrastruktur yang merata di wilayah Indonesia dapat menumbuhkembangkan industri dan ekonomi nasional yang berdampak pada peningkatan lapangan kerja, peningkatan pajak, dan peningkatan nilai tambah dalam negeri.

Undang-Undang No 2 Tahun 2017 tentang Jasa Konstruksi mengamanatkan bahwa kegiatan usaha Jasa Konstruksi didukung dengan usaha rantai pasok sumber daya konstruksi yang diutamakan berasal dari produksi dalam negeri. Hal ini menunjukkan betapa pentingnya sektor konstruksi mendorong penggunaan komponen dalam negeri untuk mendukung daya saing Infrastruktur.

Rancangan kebijakan TKDN bidang PUPR ini direncanakan akan selesai pada tahun 2018, secara parallel akan dibentuk dan dilengkapi seluruh instrument-instrumen pelengkap kebijakan TKDN. Diharapkan dengan adanya optimalisasi penggunaan komponen dalam negeri di setiap proyek konstruksi dapat memberikan efek pengungkit bagi industry konstruksi secara khusus dan industry nasional secara umum, serta memberikan efek domino dalam meningkatkan aktifitas ekonomi masyarakat Indonesia.



Tidak ada komentar:

Posting Komentar

Recent Post